Sunday, January 5, 2014

Bayar Pajak Kini Semakin Mudah Melalui Sistem Online

Kemajuan teknologi telah membuat semua pekerjaan dapat lebih mudah diselesaikan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun tak ketinggalan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Banyak inovasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi membangun negeri. Penyediaan informasi perpajakan melalui situs www.pajak.go.id, layanan call centre dan pengaduan melalui Kring Pajak 500200, fasilitas pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (eSPT) dan fasilitas pelaporan pembayaran elektronik melalui billing system (Surat Setoran Elektronik, sse.pajak.go.id) merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk melayani Wajib Pajak. Yang terbaru adalah pelaporan SPT elektronik melalui e-Filing dan pembayaran pajak lewat mesin ATM.

Layanan e-Filing merupakan layanan yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara elektronik lewat internet. Layanan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2011 dan terus dikembangkan dan disempurnakan. Saat ini, sudah tersedia dua jenis layanan penyampaian SPT melalui e-filing, yaitu : layanan e-filing melalui website Ditjen Pajak (www.pajak.go.id) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna formulir SPT Tahunan PPh form 1770 S dan 1770 SS dan layanan e-Filing melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak bagi seluruh Wajib Pajak, yaitu : www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.layananpajak.com dan www.spt.co.id.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mempunyai Electronic Filing Identification Number (e-Fin) dan memperoleh sertifikat (digital certificate) dari Ditjen Pajak. E-Fin adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangka penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik dan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Setelah mempunyai e-Fin, maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui website Ditjen Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna formulir 1770 S dan 1770 SS atau melalui website penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk Ditjen Pajak bagi seluruh Wajib Pajak.

Inovasi lain yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah fasilitas pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Fasilitas ini diberikan untuk para Wajib Pajak yang mempunyai omset dibawah Rp4,8 Milyar dan berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1 persen dari omset sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Wajib Pajak yang telah membayar lewat ATM, tidak perlu lagi melaporkan pembayaran pajaknya (SPT Masa PPh) tersebut ke KPP, karena bukti pembayaran yang diterbitkan mesin ATM tersebut berfungsi juga sebagai sarana pelaporan. Meski demikian, Wajib Pajak tetap harus memenuhi kewajibannya dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Saat ini bank yang telah bekerjasama dengan Ditjen Pajak untuk menyediakan fasilitas ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tidak menutup kemungkinan, di kemudian hari ATM dari Bank lain juga dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan pelaporan pajak, seperti halnya ATM keempat bank tersebut.

Berbagai layanan yang disediakan Ditjen Pajak Pajak terus dikembangkan dan disempurnakan. Semua upaya tersebut hanya mempunyai satu tujuan, memberikan kemudahan kepada para pembayar pajak. Siapa bilang bayar pajak susah?

Saturday, January 4, 2014

PNS Akan Dihukum Jika Tidak Mempunyai NPWP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengingatkan semua pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Kalau tidak, ada hukuman disiplin yang menanti.

Demikian disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi dalam siaran persnya.
 "Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan," jelas Dedi.

Selain itu, diatur juga pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia/kepegawaian agar memfasilitasi pendaftaran NPWP bagi pejabat atau PNS yang belum memilikinya, tata cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan cara melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

"Dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bagi Pejabat atau PNS yang tidak mempunyai NPWP agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS," tegas Dedi.

Karena itu Ditjen Pajak mengimbau seluruh pejabat dan PNS segera mempersiapkan data pendukung pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011, terutama bukti potong pajak penghasilan yang dikeluarkan Bendahara. Para Bendahara di satuan-satuan kerja juga segera memberikan bukti potong pajak penghasilan Pejabat atau PNS di lingkungan satuan kerjanya.

Friday, January 3, 2014

99% Warga Afrika Bayar Pajak Secara Online

Di negara-negara Eropa, Asia, hingga Afrika saat ini sebagian besar warganya sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya melalui internet. Bagaimana dengan di Indonesia? Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Djuniardi mengatakan Ditjen Pajak sejak 2004 sudah menerima sistem perpajakan melalui internet atau E-Filing namun masih melalui pihak ke tiga. Namun 2011, Ditjen pajak membangun sistem E-Filing sendiri.

"Namun penyetoran pajak melalui e-Filing ini masih minim, sebagian besar masih dilakukan perusahaan besar, tetapi persentasenya juga tidak banyak yakni hanya 0,6% saja," ungkap Iwan dalam Acara 'Ngobrol Santai' di Ditjen Pajak Jl Gatot Subroto.

Iwan mengakui sementara untuk pelaporan SPT Pajak orang pribadi masih 0% karena baru akan diterapkan pada 2014. "Tapi kalau pajak pribadi masih 0%," ujarnya. Iwan mengatakan jika dibandingkan dengan negara tetangga yakni Malaysia, Indonesia masih tertinggal jauh, apalagi dengan Afrika Selatan dimana 99% wajib pajaknya sudah melaporkan SPT nya melalui internet.

"Di Malaysia 60% perusahaan dan 40% wajib pajak pribadi melaporkan pajaknya melalui e-Filing, bahkan di Afrika Selatan 99% perusahaan dan 94% wajib pajak badan melaporkan pajaknya melalui internet, padahal jika dibandingkan dengan Indonesia pengguna internet di Afrika Selatan hanya 17% sementara di Indonesia sudah mencapai 24%," ungkapnya.

Iwan mengungkapkan dengan makin mudahnya rakyat yang wajib bayar pajak untuk mendaftar npwp secara online, maka akan membuat negara akan semakin maju.

Thursday, January 2, 2014

Pajak Mobil Mewah Naik Jadi 125%

Akhirnya pemerintah ketuk palu untuk bisa menaikan pajak barang mewah (PPnBM) hingga 125 persen. Lalu bagaimana dengan nasib npwp pengusaha kendaraan importir di Indonesia.

Sebelumnya untuk pajak penjualan barang mewah hanya sekitar 75 persen, dan kini pengusaha kendaraan impor harus pasrah menerima kenaikan pajak hingga 125 persen. "Sebenarnya gampang saja, orang itu (perusahaan mobil mewah) punya investasi apa nggak? Contohnya, Mercedes, sudah investasi belum?, lalu bagaimana dengan Porsche, Rolls-Royce, mereka sudah investasi baik tenaga kerja dan lain-lainnya. Kalau seperti ini bisa berhenti tidak?, ujarnya sambil mensayangkan.

"Bagaimana Porsche dan yang lainnya mau menambah investasi mereka. Kalau seperti ini tidak ada kepastian usaha. Padahal selama ini kami tengah mengembor-gemborkannya," tambahnya.

Wednesday, January 1, 2014

Dirjen Pajak Ingin Buka Data Rekening Nasabah Bank

Pihak Direktorat Jenderal Pajak ingin punya kewenangan untuk bisa membuka data rekening nasabah perbankan. Hal ini diminta demi kepentingan pengawasan penggalian potensi pajak. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengusulan kewenangan ini bisa masuk dalam amandemen undang-undang (UU) Perbankan yang sedang dibahas di DPR.

"Saya telah SMS langsung beberapa anggota DPR di Komisi XI agar rahasia bank dikecualikan untuk kepentingan pengawasan penggalian potensi pajak bukan hanya untuk kepentingan penyidkan pidana pajak," ujar Fuad seperti disampaikan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu.

Dalam UU Perbankan yang berlaku saat ini, setiap bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan. Hal ini membuat hanya sedikit sekali data nasabah perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak.

Bila data nasabah perbankan bisa dibuka untuk kepentingan pengawasan penggalian potensi pajak, berarti data perbankan tersebut dimanfaatkan tidak terbatas hanya untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan semata, namun untuk keseluruhan tahapan penggalian potensi pajak mulai dari imbauan, konseling, penelitian, dan lainnya.

Artinya, akan semakin banyak data nasabah perbankan yang akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak untuk kepentingan negara dan bangsa. Cara untuk memanfaatkan data nasabah perbankan menjadi potensi pajak ini juga mudah. Karena data nasabah perbankan, terutama rekening simpanannya, merupakan data yang valid.

"Data nasabah perbankan dapat digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak selama ini. Kita bisa cek uang masuknya dan bisa kita perkirakan berapa penghasilan Wajib Pajak tersebut. Setelah itu kita uji silang dengan penghasilan dan pajaknya yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan," kata Fuad.

Saat ini, sebagian besar negara lain di dunia telah membuka akses perbankan untuk kepentingan perpajakannya, seperti AS, Australia, dan Malaysia.